Polri Sebut Pencemaran Nama Baik Dominan Dalam Kasus Siber

Direktorat tindak pidana Siber (Dittipidsiber) bareskrim Polri pasalnya menangani sebanyak 4656 kasus tindak pidana siber di sepanjang periode Januari sampai dengan November 2020. Menurut data dari dittipidsiber yang dilansir dari CNN Indonesia, ada lebih dari 4 ribuan kasus yang mana terbagi dalam 15 jenis kejahatan. Ternyata kasus yang terbanyak yang ditangani oleh Polisi merupakan kasus pencemaran nama baik yaitu sebanyak 1743 kasus.

Kasus Pencemaran Nama Baik Paling Banyak

Sementara kasus pencemaran nama baik duduk di peringkat nomor 1 dengan 1743 kasus, Kasus penipuan menyusul dengan jumlah 1295 kasus. Kemudian diikuti dengan kasus pornografi sebanyak 390 kasus, lalu akses ilegal dengan 292 kasus. Ujaran kebencian atau SARA menyusul dengan 209 kasus yang kemudian diikuti dengan berita bohong/ berita palsu/ hoax dengan sebanyak 189 kasus. Setelah itu kasus manipulasi data menyusul dengan 160 kasus dan yang terakhir adalah kasus pengancaman Yang dilaporkan ada sebanyak 131 kasus.

Data s7slot.com yang diterima yang dikutip dari CNN Indonesia menunjukkan juga bahwa jenis kesehatan yang mana dibawah angka 100 tercatat antara lainnya adalah perjudian yang mencapai 81 kasus kemudian pencurian data atau pencurian identitas yang mencapai 46 kasus.

 Tidak hanya itu masih ada langsung ke lokasi yang lainnya seperti misalnya pernapasan sistem elektronik yang masuk sebanyak 38 kasus, kemudian pemerasan sebanyak 35 kasus, pengubahan tampilan situs sebanyak 10 kasus, gangguan sistem sebanyak 8 kasus dan intersepsi ilegal sebanyak 29 kasus.

Pada awal Desember yang lalu diberitakan bahwa wakil direktur tindak pidana siber bareskrim Polri Kombes Pol Himawan Bayu Aji menyebutkan bahwasanya tingginya angka kejahatan siber ini sejalan dengan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat memakai teknologi informasi selama masa pandemi virus Corona. “ selama pandemic kita melihat masyarakat banyak menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan-kegiatan sosial ataupun masyarakat yang lain sehingga cukup meningkat, ketika transaksi Face to Face menurun,” ungkap Himawan.

Di sisi yang lainnya menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan menkopolhukam Mahfud MD juga menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengaktifkan polisi cyber .langkah Ini pasangnya ditempuh Karena sekarang ini banyak sekali bermunculan berita ataupun informasi yang menyesatkan yang sengaja dipakai dan juga dibuat kemudian disebarkan lewat media sosial kepada masyarakat. 

“sekarang ini akan didukung oleh medsos yang begitu masif itu sehingga saya kemarin bicara tentang polisi cyber, itu penegakan hukum terhadap pelanggaran pelanggaran cyber,” ungkap Mahfud di sebuah webinar pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 kemarin.

Mahfud Janji Akan Aktifkan Polisi Siber

Mahfud MD berkata bahwa pihaknya bakal mengaktifkan lagi polisi cyber untuk menyikapi maraknya hoax dan juga berita yang dianggap salah substansi. “ jadi saya katakan kita aktifkan polisi cyber, bukan membentuk, (tapi) aktifkan, karena polisi biar kita gampang, kok,” lanjutnya. 

Mahfud juga menyebutkan bahwa hoax yang beredar di masyarakat tidak lepas dari persoalan politik. Menurut dirinya ada kelompok yang sering menghantam pemerintah sehingga apa saja yang dikerjakan oleh pemerintah selalu saja dianggap salah. 

“Ada sekelompok orang yang apapun yang dilakukan oleh pemerintah, entah benar atau salah, pasti di hantam saja, tidak ada benarnya, itu ada yang begitu,” pungkasnya.  Dirinya juga menyebutkan bahwa kelompok tersebut sudah ada sejak pemerintahan yang sebelumnya akan tetapi menurutnya sekarang ini jauh lebih besar dikarenakan didukung dengan perkembangan media sosial yang makin masif.